Eksis.id – Pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). PMN Ini akan diberikan kepada PT KAI (Persero) sebagai pemimpin konsorsium.
Pada tahun ini KAI akan mendapatkan PMN Rp 7 triliun, sesuai UU Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2021. Namun tidak semua anggaran itu digunakan untuk proyek KCJB.
Direktur Utama PT KAI (Persero) Didik Hartantyo menjelaskan PMN itu digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung sebesar Rp 4,3 triliun, yang digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium.
“Benar Rp 43 triliun, digunakan untuk pemenuhan base equity capital,” ujar Didik.
Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menjelaskan ada tiga permasalahan pada proyek ini. Yaitu pemenuhan base equity, cost over run (pembengkakan biaya), dan cash deficit pada masa operasi.
Masalah pemenuhan ekuitas dasar yang disetor oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar Rp 4,3 triliun. Karena anggota konsorsium tidak mampu menambah injeksi modal berupa cash.
Dari PTPN 8 mencoba memberikan injeksi berupa bidang tanah. Begitu juga dengan setoran dari Jasa Marga berupa right of way atau penggunaan aset jalan tol, yang tidak disetujui oleh pihak China. Selain itu Wijaya Karya dan KAI juga sedang mengalami keterbatasan keuangan karena dampak Covid – 19.
“Kita harapkan kekurangan base equity ini dapat tambahan dari PMN karena kita ketahui perusahaan ini sedang terdampak Covid – 19 keuangannya. Kita juga sedang mengubah konsorsium ini dipimpin oleh PT KAI,” ungkap pria yang biasa disapa Tiko ini, waktu Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI. *(Alf)
